ACEH JAYA (AWN) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Jaya resmi meluncurkan Pojok Jaksa Pengacara Negara (JPN Corner) sebagai upaya mendekatkan pelayanan konsultasi dan pendampingan hukum kepada masyarakat serta pemerintah daerah.
Peluncuran layanan tersebut berlangsung di Aula Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Kuala Mersi, Kecamatan Krueng Sabee, Aceh Jaya, Jumat (20/11/2026).
Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Jaya, Badri Wasil, mengatakan JPN Corner hadir dengan konsep pelayanan jemput bola. Masyarakat tidak harus datang langsung ke kantor kejaksaan untuk mendapatkan konsultasi hukum, karena pihaknya siap memberikan pelayanan di tengah masyarakat.
“Kami hadir secara langsung di kantor pada jam kerja, Senin hingga Jumat. Jika diperlukan masyarakat melalui kontak yang tersedia, kami juga siap hadir pada hari Sabtu dan Minggu,” kata Badri Wasil.
Ia menjelaskan, layanan JPN Corner mencakup berbagai persoalan hukum, mulai dari bidang perdata, tata usaha negara, waris, adat hingga persoalan hukum lainnya.
Menurutnya, pendekatan pelayanan tersebut lebih mengutamakan upaya preventif atau pencegahan agar persoalan hukum dapat dipahami dan diselesaikan secara tepat sebelum berkembang menjadi permasalahan yang lebih besar.
“Kami menyediakan pelayanan hukum untuk semua aspek, baik perdata, tata usaha negara, masalah waris, masalah adat maupun masalah hukum lainnya. Pendekatan kami bersifat preventif dan pencegahan dalam penyelesaian masalah,” jelasnya.
Badri juga mengimbau masyarakat agar tidak ragu memanfaatkan layanan tersebut untuk berkonsultasi mengenai berbagai persoalan hukum yang dihadapi.
Sementara itu, Bupati Aceh Jaya, Safwandi, menyambut baik kehadiran JPN Corner. Ia berharap fasilitas tersebut menjadi ruang konsultasi dan pendampingan hukum yang mudah diakses, sekaligus memberikan pemahaman dan solusi terhadap persoalan hukum yang dihadapi pemerintah maupun masyarakat.
Menurut Safwandi, keberadaan JPN Corner merupakan bagian dari komitmen bersama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang tertib, transparan, akuntabel dan taat hukum.
Ia menekankan, pendampingan hukum tidak hanya dibutuhkan ketika persoalan muncul, tetapi juga harus dimanfaatkan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan.
“Saya berharap keberadaan JPN Corner tidak hanya menjadi tempat konsultasi ketika persoalan hukum telah terjadi, tetapi juga berperan secara preventif dan edukatif, sehingga aparatur pemerintah dapat memahami aspek hukum sejak tahap perencanaan sampai dengan pelaksanaan kegiatan,” ujar Safwandi.
Safwandi juga mengapresiasi Kejaksaan Negeri Aceh Jaya atas terjalinnya kerja sama dan sinergi dengan pemerintah daerah.
Ia mengajak seluruh Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) agar memanfaatkan layanan JPN Corner secara optimal serta membangun komunikasi yang baik dengan pihak kejaksaan.
Ia berharap kehadiran JPN Corner mampu memperkuat kepastian hukum serta mendukung terwujudnya pemerintahan yang bersih, efektif dan berintegritas.









