ACEH JAYA (AWN) – Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Aceh Jaya hingga Oktober 2026 baru mencapai Rp54,5 miliar atau 64,6 persen dari target Rp84,44 miliar. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya masih harus mengejar sekitar Rp29,85 miliar dalam sisa waktu tahun anggaran 2026.
Kepala Bidang Pendapatan Badan Pengelola Keuangan Kabupaten (BPKK) Aceh Jaya, Zulfadli, mengatakan pihaknya terus berupaya mengoptimalkan penerimaan PAD dari berbagai sektor agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai hingga akhir tahun.
“Kita terus berupaya semaksimal mungkin untuk menggenjot PAD dari segala bidang agar capaian PAD dapat segera terealisasi dengan maksimal hingga akhir tahun 2026 nantinya,” kata Zulfadli di Calang, Kamis (5/11/2026).
Menurutnya, salah satu upaya yang dilakukan BPKK adalah melalui sistem jemput bola atau dikenal dengan program Lapak Jempol. Program tersebut bertujuan mempermudah masyarakat dan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak tanpa harus datang langsung ke kantor BPKK.
“Kita juga melakukan jemput bola untuk memudahkan masyarakat, termasuk pihak hotel dan wajib pajak lainnya, sehingga mereka tidak perlu lagi datang ke kantor untuk membayar pajak,” ujarnya.
Selain itu, BPKK meminta seluruh Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) agar mengoptimalkan pengelolaan sumber-sumber PAD yang berada di bawah kewenangan masing-masing.
Zulfadli menyebutkan, deviasi penerimaan terbesar saat ini terdapat pada sektor retribusi daerah yang pengelolaannya berada di masing-masing SKPK.
Sementara itu, komponen lain-lain PAD yang sah mencakup pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), baik RSUD Teuku Umar maupun Perumda Tirta Mon Mata, serta penerimaan zakat dan infak.
Berdasarkan data BPKK Aceh Jaya hingga Oktober 2026, pajak daerah ditargetkan sebesar Rp14,93 miliar dengan realisasi Rp12,9 miliar atau 86,6 persen.
Kemudian, retribusi daerah dari target Rp7,18 miliar baru terealisasi Rp4,4 miliar atau 61,4 persen. Selanjutnya, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari target Rp5,48 miliar telah terealisasi 100 persen.
Sedangkan lain-lain PAD yang sah dengan target Rp56,8 miliar baru terealisasi Rp31,7 miliar atau 55,8 persen. Komponen ini menjadi salah satu sektor dengan persentase capaian terendah.
Sementara itu Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, target PAD Aceh Jaya dalam APBK Perubahan 2026 mengalami penurunan dibandingkan APBK Perubahan 2025.
Pada 2025, target PAD Aceh Jaya ditetapkan sebesar Rp88,96 miliar dengan realisasi mencapai Rp78,69 miliar. Sementara pada 2026, target PAD diturunkan menjadi Rp84,44 miliar atau berkurang sekitar Rp4,51 miliar dibandingkan tahun sebelumnya.
Zulfadli menjelaskan, penurunan target tersebut dipengaruhi beberapa faktor, terutama pada sektor retribusi daerah. Sejumlah aset yang selama ini dimanfaatkan sebagai sumber PAD dilaporkan mengalami kerusakan berat sehingga memengaruhi potensi penerimaan.
Selain itu, retribusi pelayanan kesehatan di RSUD Teuku Umar sebelumnya juga tidak memenuhi target yang telah ditetapkan.
Penurunan juga terjadi pada komponen hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan karena penyesuaian berdasarkan dividen Bank Aceh Syariah (BAS).
Sementara untuk komponen lain-lain PAD yang sah, penetapan target dilakukan dengan menyesuaikan realisasi penerimaan pada tahun sebelumnya.
Dengan kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya masih memiliki pekerjaan untuk mengoptimalkan penerimaan dari berbagai sektor, terutama retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah, guna mengejar sisa target sebesar Rp29,85 miliar hingga akhir tahun anggaran 2026.[]










