ACEH JAYA (AWN) – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (DPMPKB) Kabupaten Aceh Jaya, Dahrial Saputra, S.IP., mengeluarkan peringatan tegas kepada seluruh keuchik, penjabat (Pj) keuchik, sekretaris gampong, dan kaur keuangan agar segera menuntaskan administrasi serta seluruh kegiatan yang bersumber dari anggaran tahun 2026.
Salah satu poin yang menjadi perhatian adalah pengajuan pencairan Alokasi Dana Gampong (ADG) Tahap IV yang wajib disampaikan paling lambat 4 Desember 2026. Pemerintah gampong yang melewati batas waktu tersebut terancam tidak dapat diproses pencairan ADG tahap terakhir tahun ini.
Peringatan itu disampaikan Dahrial pada Kamis (12/11/2026), menyusul pentingnya percepatan realisasi anggaran, penyelesaian program, serta tertib administrasi keuangan gampong menjelang akhir tahun anggaran.
“Kami meminta seluruh pemerintah gampong segera mengajukan pencairan ADG Tahap IV. Batas akhirnya 4 Desember 2026. Jika melewati tenggat tersebut, DPMPKB tidak dapat lagi memproses pencairannya,” tegas Dahrial.
Selain pengajuan ADG, ia meminta seluruh pemerintah gampong menuntaskan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) Tahun Anggaran 2026. Seluruh pekerjaan dan program yang bersumber dari Dana Desa diharapkan rampung paling lambat 31 Desember 2026.
DPMPKB juga menyoroti kewajiban pembayaran insentif, honorarium, dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa kepada masyarakat maupun pihak yang berhak menerima.
Dahrial mengungkapkan, masih terdapat informasi mengenai sejumlah gampong yang belum menyalurkan BLT Dana Desa untuk dua bulan terakhir. Karena itu, keuchik dan perangkat gampong diminta segera mengecek realisasi penyaluran dan memastikan seluruh hak keluarga penerima manfaat (KPM) dituntaskan.
Pembayaran honorarium dan insentif yang turut menjadi perhatian meliputi operator layanan terintegrasi, Bunda PAUD, guru dan operator PAUD, guru Balai Seumeubeut, guru TPA, imam dan bilal masjid maupun meunasah, khadam masjid, Tgk. Sagoe, petugas penyelenggara jenazah, serta kader posyandu.
Tak hanya itu, khusus kepada kaur keuangan, Dahrial meminta agar seluruh kewajiban perpajakan yang bersumber dari Dana Desa segera diselesaikan, termasuk pembayaran dan pelaporan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ia menegaskan, seluruh administrasi, kewajiban pembayaran, pelaporan pajak, serta pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari anggaran tahun 2026 harus dituntaskan paling lambat 31 Desember 2026.
Menurut Dahrial, percepatan penyelesaian anggaran bukan sekadar mengejar realisasi, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah gampong dalam memastikan hak masyarakat dan penerima manfaat tidak terabaikan.
“Kami berharap seluruh pemerintah gampong menindaklanjuti peringatan ini dengan serius. Jangan sampai terjadi keterlambatan pengajuan ADG, penyelesaian kegiatan, pembayaran insentif dan honorarium, penyaluran BLT, maupun pelaporan pajak,” ujarnya.
Ia berharap seluruh keuchik dan perangkat gampong meningkatkan kedisiplinan serta tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan gampong agar pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal, tertib, transparan, dan akuntabel.









